Undian Gratis Berhadiah

Pengertian

  1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dan dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 1 ay 1]

  1. Undian Gratis Berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 1 ay 4]

  1. Undian Gratis Berhadiah Langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya antara lain dengan kupon lintingan/gosok/kerik.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002]

  1. Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya antara lain mengundi amplop, kartupos, dan kupon.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002]

Dasar Hukum

  1. UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
  2. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan
  3. PP Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian
  4. Keppres Nomo 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian
  5. Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis
  6. Permensos Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian

Tujuan

  1. Terhimpunnya dana Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang diperuntukkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial.
  2. Terselenggaranya undian gratis berhadiah secara tertib dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  3. Terhimpunnya pajak atas hadiah sebagai kontribusi negara.
  4. Terlindunginya masyarakat dari dampak penipuan berkedok UGB.

Tata Cara Permohonan Izin

  1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.B.1 dan III.B.3]

  1. Permohonan izin dibuat secara tertulis di atas kertas kop surat resmi (asli), bermeterai Rp. 6.000 (enam ribu), serta menyebutkan penanggungjawabnya.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.B.2]

  1. Permohonan izin harus ditandatangani langsung oleh penyelenggara dan tidak boleh diwakilkan oleh agensi yang mengurusnya.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.A.1]

  1. Permohonan izin harus menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.A.1]

  1. Melampirkan surat rekomendasi dari Gubernur/Pemerintah Daerah setempat.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 10]

  1. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.A.1]

  1. Hadiah berupa barang harus mencantumkan harga menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 12]

  1. Hadiah-hadiah harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka III.A.1]

  1. Pada saat mengajukan permohonan izin undian, penyelenggara harus sudah melampirkan bukti setor pajak sebesar 25% terkait dengan hadiah berupa uang tunai yang dimasukkan ke dalam kemasan produk.

[Juknis]

 

Catatan:

  • Permohonan izin dari penyelenggara yang menggunakan agensi harus melampirkan surat kuasa dari penyelenggara kepada agensi.
  • Permohonan izin dari penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan harus melampirkan surat tugas jika belum memiliki ID Card.
  • Penarikan undian harus bersifat terbuka untuk umum.
  • Melampirkan contoh iklan/promosi.
  • Melampirkan kuitansi pembelian untuk hadiah berupa emas.

Syarat-Syarat Permohonan Izin

  1. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
  2. Mempunyai akta pendirian atau akta notaris atau keputusan suatu pembentukan panitia/organisasi.
  3. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
  4. Mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
  5. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.
  6. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  8. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga pasar yang berlaku pada saat itu dan apabila ada perbedaan selisih harga atau sponsor sebanyak-banyaknya 5% dari harga yang berlaku dengan disertai surat pernyataan dari pihak sponsor yang bersangkutan.
  9. Hadiah harus tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau sebelum jangka waktu penyelenggaraan.
  10. Melampirkan surat kuasa bagi penyelenggara yang menggunakan agensi dan surat tugas bagi penyelenggara yang menugaskan pegawainya untuk melakukan pengurusan izin.
  11. Melampirkan contoh iklan/promosi pada saat mengajukan permohonan izin.
  12. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan hukum di wilayah Negara Kesatuan RI.

Ketentuan Surat Permohonan Izin

Surat Permohonan Izin harus menyebutkan:

  1. Nama badan dan alamat yang masih berlaku secara jelas.
  2. Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi.
  3. Jenis barang/jasa yang dipromosikan.
  4. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian.
  5. Teknis penentuan pemenang.
  6. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan.
  7. Tempat dan tanggal penyegelan kupon/sarana kelengkapan hadiah (untuk undian gratis berhadiah langsung).
  8. Tempat dan tanggal penyegelan dan penarikan (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung).
  9. Daftar dan jenis hadiah (secara rinci dan jelas mengenai jenis, jumlah, merek/tipe, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat hadiah tersebut).
  10. Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa.

Kewajiban Penyelenggaraan Undian

Sebelum penyelenggaraan dimulai (untuk mendapatkan Surat Izin Promosi)

 

  1. Membayar biaya permohonan izin sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap penarikan/periode dan biaya izin iklan/promosi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 24 ay 2]

Catatan:

  • Disetor/ditransfer melalui rekening BRI nomor 1503.01.000002-30-8 a/n. Bendahara Penerimaan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.
  1. Membantu usaha kesejahteraan sosial dengan menyetorkan dana kesejahteraan sosial sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 24 ay 3]

Catatan:

  • Disetor/ditransfer melalui rekening BNI nomor 001-055-0860 a/n Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial.

 

Setelah penyelenggaraan berakhir

 

  1. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan atas hadiah undian dari setiap pemenang sebesar 25% dari nilai hadiah ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau langsung ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.

[PP Nomor 132 Tahun 2000]

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 24 ay 1]

  1. Mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 25 ay 1]

Catatan:

  • Berlaku untuk Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (UGBTL).
  • Jika penyelenggaraan lebih dari 1 periode, dilakukan tiap periode.
  1. Menyerahkan hadiah kepada para pemenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman pemenang.

[Juknis]

Catatan:

  • Jika penyelenggaraan lebih dari 1 periode, dilakukan tiap periode.
  1. Menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 26 ay 1]

Catatan:

  • Berlaku untuk Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (UGBTL).
  • Jika penyelenggaraan lebih dari 1 periode, dilakukan tiap periode.
  1. Menyerahkan Hadiah Tidak Tertebak (HTT)/Tidak Diambil Pemenang (TDP) kepada Kementerian Sosial RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 25 ay 2]

Catatan:

  • Berlaku untuk Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung (UGBTL).
  • Jika penyelenggaraan lebih dari 1 periode, dilakukan tiap periode.

Pelaksanaan

UGB Langsung

 

  1. Batas waktu penyegelan paling lambat 2 (dua) hari sebelum jangka waktu dimulainya undian.
  2. Pada saat penyegelan, penyelenggara harus dapat menunjukkan semua kupon undian, baik yang tertera jenis hadiah maupun yang tidak ada (belum beruntung). Apabila penyelenggara mengalami kesulitan untuk menunjukkan keseluruhan kupon undian tersebut, penyegelan dapat tetap dilakukan terhadap sample kupon undian dengan melampirkan surat pernyataan di atas meterai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah).
  3. Penyegelan harus dihadiri oleh pihak Kementerian Sosial RI (c.q. Direktorat PPSDBS) dan/atau Dinas Sosial setempat, Kepolisian, serta Notaris.
  4. Berakhirnya jangka waktu penyelenggaraan undian sama dengan akhir batas klaim hadiah.
  5. Jangka waktu penyelenggaraan undian paling lama 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal penyegelan sampai dengan akhir batas klaim hadiah.

 

UGB Tidak Langsung

 

  1. Penyegelan dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu penyelenggaraan program berakhir, kecuali:
    • Untuk kegiatan penyelenggaraan undian yang dilakukan di mal, terkait adanya pameran atau event-event lainnya, dimana penarikan dilakukan pada saat berakhirnya penukaran/pemasukkan kupon, maka penyegelan dapat dilakukan pada hari yang sama dengan penarikan dengan jam yang berbeda hingga 1 (satu) jam sebelum acara penarikan.
    • Untuk penyelenggaraan undian yang terdiri dari 2 atau lebih periode, penyegelan dilakukan maksimal 7 (hari) hari kerja setelah jangka waktu periode terkait berakhir.
    • Untuk penyelenggaraan undian secara manual atau menggunakan kupon yang bersifat nasional, penyegelan dapat dilakukan maksimal 14 hari kerja setelah jangka waktu penyelenggaraan program berakhir atau setelah jangka waktu periode berakhir untuk yang terdiri dari 2 atau lebih periode.
  2. Penyegelan harus dihadiri oleh pihak Kementerian Sosial RI (c.q. Direktorat PPSDBS) dan/atau Dinas Sosial setempat.
  3. Pembukaan segel harus dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial RI (c.q. Direktorat PPSDBS) dan/atau Dinas Sosial setempat dengan disaksikan Kepolisian (jika dilaksanakan di tempat terbuka) dan Notaris.
  4. Penarikan dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari kerja setelah penyegelan. Jika terjadi pengunduran jadwal penarikan, maka Penyelenggara wajib mengirimkan surat permohonan perubahan jadwal ke Direktorat PPSDBS.
  5. Pada saat penarikan undian, tidak diperbolehkan adanya pemenang cadangan untuk mengganti pemenang yang telah memenuhi syarat.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka V.9]

  1. Pernyataan pengesahan pemenang undian harus dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial RI (c.q. Direktorat PPSDBS), sesuai UU No. 22 tahun 1954 tentang Undian Gratis Berhadiah, untuk selanjutnya diberitaacarakan oleh Notaris.
  2. Penyelenggara wajib menyerahkan bukti setor pajak penghasilan atas undian baik untuk pajak yang ditanggung penyelenggara maupun pemenang pada saat penyampaian laporan pelaksanaan.
  3. Jangka waktu penyelenggaraan undian maksimal 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal produk barang/jasa yang dipromosikan dalam program.

Laporan Hasil Pelaksanaan

  1. Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 26 ay 1]

  1. Laporan disampaikan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan Gubernur dimana pengundian dilaksanakan dengan melampirkan:
  • Berita Acara Pelaksanaan Pengundian untuk Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung dan/atau Berita Acara Penyegelan untuk Undian Gratis Berhadiah Langsung yang disahkan oleh Notaris.
  • Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta fotokopi KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.
  • Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).
  • Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui bank persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

[Permensos Nomor 13/HUK/2005 ps 27]

Larangan

  1. Jumlah dan hadiahnya tidak dapat diketahui/dideteksi terlebih dulu oleh pemberi izin ataupun dari segi pengamanan, baik terhadap pelaksanaan undian maupun alat/sarana yang digunkan untuk menyelenggarakan suatu undian tidak dapat dijamin.
  2. Undian yang dilakukan untuk promosi/penjualan barang atau jasa antara lain:
    • Obat-obatan yang dikonsumsi.
    • Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan/keselematan jiwa.
    • Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan.
    • Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    • Menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dipromosikan.
  3. Pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali saling bekerjasama.
  4. Undian Gratis Berhadiah Langsung dilakukan dengan cara menyusun/merangkai huruf/potongan gambar yang lebih dari 5 (lima) susunan/rangkaian huruf/potongan gambar tertentu.

[Kepmensos Nomor 73/HUK/2002 angka VI]

Catatan:

  • Undian Gratis Berhadiah melalui SMS tidak diperkenankan dalam bentuk kuis atau pertanyaan yang diajukan sehingga mendorong peserta untuk berulang-ulang (sebanyak-banyaknya) mengirimkan SMS (hanya diperkenankan satu kali pengiriman SMS dalam satu program) dan harus ada produk barang/jasa yang dipromosikan.

Sanksi

Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang dilakukan tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberi Izin Undian, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

  • Sesuai UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian Pasal 12, yaitu denda sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) atau pidana penjara selama- lamanya 1 tahun.
  • Sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (2), yaitu denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau pidana penjara selama-lamanya 2 tahun.

Sanksi yang berupa penolakan permohonan izin untuk penyelenggaraan undian gratis berikutnya dikenakan kepada:

  • Penerima izin yang belum melaporkan penyelenggaraan undian berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis dan/atau laporan dari petugas pemantau.
  • Penerima izin yang belum menindaklanjuti hasil temuan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis atau laporan petugas dari pemantau.

Pengawasan dan Pengendalian

  1. Pelaksanaan penarikan UGB diawalai dengan penyegelan, disaksikan dan disahkan oleh pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk dari Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi, Kepolisian, dan Notaris.
  2. Untuk penyelenggaraan UGB yang menyimpang dari ketentuan izin (legal) atau UGB tanpa izin (ilegal) diambil tindakan preventif (pembinaan dan himbauan) dan tindakan represif (penyidikan, penyitaan, dan penuntutan) yang dilakukan oleh PPNS bidang undian Kementerian Sosial RI sesuai batas kewenangannya, serta berkoordinasi dengan pihak Kepolisian (KORWAS PPNS) setempat untuk penanganan lebih lanjut.

Tugas dan Fungsi Kepolisian

  1. Berdasarkan Permensos Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian pasal 18 dan 20 disebutkan bahwa keberadaan Kepolisian dibutuhkan sebagai saksi penyegelan (untuk UGB Langsung dan UGB Tidak Langsung) dan pelaksanaan pengundian (untuk UGB Langsung).
  2. Dalam penyelenggaraan UGB yang berkaitan dengan penyelenggaraan event-event di mal atau di tempat-tempat keramaian, peran kepolisian juga diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kerusuhan atau adanya complaint yang mengakibatkan acara tidak berlangsung sebagaimana mestinya.

Peran Notaris

  1. Dalam UU No. 30 tahun 2004 disebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.
  2. Inti dari tugas Notaris adalah merekam secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta bantuan jasa-jasa Notaris.
  3. Berdasarkan Permensos Nomor 13/HUK/2005 tentang Izin Undian pasal 18, 20, dan 21 disebutkan bahwa keberadaan Notaris dibutuhkan untuk membuat dan mengesahkan Berita Acara Penyegelan (untuk UGB Langsung dan UGB Tidak Langsung) dan Berita Acara Pelaksanaan Pengundian (untuk UGB Tidak Langsung).
  4. Dalam penyelenggaraan UGB Tidak Langsung, pemenang hasil pengundian harus dinyatakan sah terlebih dahulu oleh pihak Kementerian Sosial RI (c.q. Direktorat PPSDBS) dan/atau Dinas Sosial setempat sebelum dibuat Berita Acara Pelaksanaan Pengundian oleh Notaris.
Pengumpulan Uang/Barang

Pengertian

  1. Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan. PUB dimasyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan.
  2. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
  3. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu dan mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dasar Hukum

  1. UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang
  2. PP Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang
  3. PP Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial bagi Fakir Miskin
  4. Kepmensos Nomor 1/HUK/1955 tentang Pengumpulan Uang atau Barang untuk Bencana Alam
  5. Kepmensos Nomor 56/HUK/1956 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Sosial oleh Masyarakat

Tujuan

  1. Terhimpunnya uang atau barang dari masyarakat untuk penanganan usaha kesejahteraan sosial.
  2. Tersalurkannya uang atau barang dari hasil pengumpulan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan.
  3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
  4. Terciptanya tertib administrasi penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
  5. Terselenggaranya pengumpulan sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara dan Jenis Pengumpulan Sumbangan

  1. Mengadakan pertunjukan
  2. Mengadakan bazaar
  3. Penjualan barang secara lelang
  4. Penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan
  5. Penjualan prangko amal
  6. Pengedaran daftar (list) derma
  7. Penjualan kupon atau stiker sumbangan
  8. Penempatan kotak sumbangan di tempat umum
  9. Penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya
  10. Pengiriman blanko weselpos atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
  11. Pengumpulan sumbangan dengan membuka nomor rekening bank
  12. Melalui SMS donasi

Yang Berhak Menyelenggarakan

  1. Pengumpulan sumbangan hanya dapat diselenggarakan oleh suatu Organisasi atau oleh Kepanitiaan yang memenuhi persyaratan dan telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
  2. Organisasi yang menyelenggarakan harus memenuhi persyaratan antara lain:
    • Mempunyai Akta Notari atau Akta Pendirian dengan disertai AD dan ART yang memuat:
      • Azas, sifat, dan tujuan organisasi
      • Lingkup kegiatan
      • Susunan organisasi
      • Sumber keuangan
    • Apabila bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, Organisasi harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat.
    • SK Kepanitiaan bagi pemohon.

Pejabat Pemberi Izin

  1. Menteri Sosial, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
    • Seluruh Indonesia
    • Melebihi wilayah satu provinsi
    • Satu provinsi tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain
  2. Gubernur, untuk penyelenggaraan yang meliputi:
    • Seluruh wilayah provinsi yang bersangkutan
    • Melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota
  3. Bupati/Walikota, untuk penyelenggaraan yang meliputi Kabupaten/Kota yang bersangkutan

Prosedur Pengajuan Izin

  1. Pemohon penyelenggara PUB mengajukan permohonan izin dengan menyampaikan data-data sebagai berikut:
    • Nama dan alamat organisasi
    • Akta pendirian dan susunan pengurus
    • Kegiatan sosial terakhir yang telah dialksanakan
    • Maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
    • Jangka waktu dan wilayah penyelenggaran
    • Mekanisme penyaluran
    • Mekanisme penyelenggaraan
    • Rincian pembiayaan
  2. Permohonan ditujukan kepada Menteri Sosial RI, dengan melampirkan:
    • Surat rekomendasi atau persetujuan Gubernur setempat dimana pemohon berkedudukan.
    • Bagi pemohon yang berkedudukan di provinsi lain, di samping persetujuan sebagaimana dimaksud, harus disertai pula persetujuan Gubernur atau Instansi sosial dimana pengumpulan sumbangan diselenggarakan.
    • Fotokopi Akta pendirian dan AD/ART dari organisai yang bersangkutan.

Prosedur Pemberian Izin

Permohonan izin pengumpulan sumbangan harus terlebih dulu dikaji mengenai:

  1. Hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan untuk mengajukan permohonan.
  2. Maksud dan tujuan usaha pengumpulan sumbangan.
  3. Kemungkinan efek psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap masyarakat dimana pengumpulan sumbangan tersebut diselenggarakan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang selektif maka permohonan dapat diberikan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dalam bentuk SK Izin yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

  1. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan.
  2. Tata cara penyelenggaraan.
  3. Penggunaan biaya penyelenggaraan.
  4. Batas wilayah, meliputi luas/wilayah pengumpulan sumbangan.
  5. Batas waktu penyelenggaraan, selama-lamanya 3 bulan dan bila perlu dapat diperpanjang paling lama 1 bulan.
  6. Jumlah pembiayaan penyelenggaraan usaha pengumpulan sumbangan, untuk kegiatan operasional sebanyak-banyaknya 10% dari hasil sumbangan yang terkumpul kecuali untuk sumbangan korban bencana.

Kewajiban Penyelenggara

  1. Penyelenggara dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan wajib melapor kepada aparat desa setempat, kelurahan, RT/RW, tempat dimana kegiatan pengumpulan sumbangan dilaksanakan.
  2. Penyelenggara wajib menyalurkan hasil sumbangan yang terkumpul sesuai dengan rencana penggunaannya sebagaimana yang ditetapkan dalam SK Izin.
  3. Menyampaikan laporan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan kepada:
    • Kementerian Dalam Negeri
    • Gubernur Provinsi Setempat
    • Kepala Instansi Sosial Provinsi tempat penyelenggaraan/ pemegang izin berkedudukan
  4. Isi laporan harus disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dari keseluruhan hasil yang diperoleh, berupa:
    • Jenis usaha yang dilaksanakan dalam rangka pengumpulan sumbangan
    • Jumlah sumbangan yang diperoleh
    • Penggunaan sumbangan (penyalurannya)

Pengawasan dan Pengendalian

  1. Dalam rangka pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka langkah-langkah yang bersifat preventif atau represif dapat dilakukan Kementerian Sosial RI sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat dalam hal penanganan lebih lanjut.
  2. Pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang, atau tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Surat Izin, atau menyimpang dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 Pasal 8 tentang Pengumpulan Sumbangan.

Pengumpulan Sumbangan yang Tidak Memerlukan Izin

Pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin adalah bagi yang melaksanakan:

  1. Kewajiban hukum agama.
  2. Amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah.
  3. Hukum adat atau adat kebiasaan.
  4. Dalam lingkungan berbatas hanya kepada para anggota dari suatu organisasi.
Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah
PT. Astra Honda Motor
Penarikan Undian Geber Milyaran Honda
Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Pelaksanaan Undian Gratis Berhadiah

Direktorat PPSDBS - Informasi
Telepon 021-3100468
Waktu Kerja Senin - Jumat / Pk. 09.00 - 15.00
Email ppsds@kemsos.go.id
Direktorat PPSDBS - Penyampaian Pengaduan dan Penipuan
Call Center 021-3144000
Email ugb.pub@kemsos.go.id
Twitter @ugb_pub_kemsos
Situs Web simppsdbs.kemsos.go.id